Pengelolaan website

Potensi desa di Indonesia masih cukup besar sehingga perlu terus dikembangkan.

Tidak hanya dengan pembangunan infrastruktur, namun juga dengan promosi potensi desa yang berkelanjutan. Salah satu cara melakukannya adalah melalui website desa.  

Apa itu Website Desa?

Website desa adalah sebuah website yang dibuat untuk menampilkan informasi tentang suatu desa secara online.

Sebelumnya, pengembangan desa melalui website belum banyak dilakukan. Salah satu kendalanya adalah belum diaturnya penggunaan domain yang sesuai. Domain go.id milik pemerintah hanya dapat digunakan hingga tingkat kabupaten/kota. Jadi, website desa tidak dapat menggunakannya. 

Setelah lahirnya undang-undang tentang desa, membangun website desa bukan lagi hal yang sulit. Terutama dengan ditentukannya domain desa.id yang khusus digunakan untuk membuat website desa. 

Selain itu, ketersediaan dana desa yang cukup membuat pengembangan desa secara online kian mudah dilakukan. 

Sayangnya, pemanfaatannya masih belum maksimal. Faktanya, hanya 3,5% desa di Indonesia yang sudah memiliki website. Artinya potensi desa di Indonesia banyak yang belum digali dengan baik. 

Website Desa

Kenapa harus mendaftar Sistem Informasi Desa?

Undang-undang sudah mengatur penggunaan sistem informasi desa

 
  • Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  • Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;
  • Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014;
  • Permendagri No. 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  • Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Administrasi Pemerintahan;
  • Permendesa No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenengan Lokal Berskala Desa;
  • Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  • Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
  • Permendesa No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  • Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  • Surat Keputusan Bersama Nomor: 900/5356/SJ, 959/KMK.07/2015, 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran Pengelolaandan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  • Permendagri No. 12 Tahun 2007 Tentang Profil Desa;
  • Permendagri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dan Kelurahan;

Apa Kata Mereka

Gulir ke Atas

Login